MEDIUSNEWS - Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pemberdayaan Ekonomi Daerah Mulyadi Jayabaya menilai masalah minyak goreng menghadirkan pelajaran berharga bagi pemerintah dan dunia usaha yang terlibat dalam rantai pasok produk pangan.
Pelajaran dimaksud, menurut Jayabaya, adalah pentingnya penerapan sistem distribusi cerdas berbasis Internet of Things (IoT) dalam sistem distribusi pangan, terutama sembako.
"Peran pemerintah dalam masalah minyak goreng dan problem terkait ketersediaan sembako lainnya tidak sebatas sebagai regulator atau pengawas. Pemerintah pun memiliki fungsi sebagai fasilitator dan penyedia infrastruktur," urai Jayabaya.
Dalam konteks inilah pemerintah diharapkan bisa menyediakan infrastruktur yang memudahkan distribusi dari hulu hingga hilir secara tepat waktu, tepat sasaran yang berimbas pada tepat harga. Apalagi persoalan lonjakan harga minyak goring sudah diidentifikasi sebagai akibat kelangkaan stok di pasar.
Untuk itu, mantan Bupati Lebak, Banten ini menilai dibutuhkan rekayasa berbasis teknologi digital yang memudahkan sistem distribusi dan pengawasan atasnya, suatu sistem yang memungkinkan alur barang dari hulu hingga hilir terpantau secara real time dan transparan. Teknologi tersebut bisa dihadirkan melalui layanan Internet of Things (IoT).
Dia mencontohkan, Pemerintah di banyak kota besar di Indonesia telah memberikan perhatian lebih pada pengembangan Smart City. Korporasi multinasional hingga BUMN seperti PT Pos Indonesia (Persero) sudah menerapkan Smart Distribution atau e-logistic. Bahkan, sejumlah peternak dan petambak di Indonesia sudah menerapkan Smart Poultry dan Smart Fishery dengan bantuan provider telekomunikasi nasional.
"Maka sudah saatnya pemerintah pusat menerapkan sistem monitoring distribusi cerdas yang memudahkan kontrol dan mitigasi masalah terkait ketersediaan sembako, seperti minyak goreng," urai ayah dari Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya.
Konsep e-Smart tersebut berbasiskan layanan IoT. Penerapan IoT atau smart distribution pada penyediaan kebutuhan pangan publik menjadi sesuatu yang mendesak. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan pangan masyarakat dalam jumlah yang memadai dan dengan harga terjangkau.
Dia menjelaskan, sistem IoT pada distribusi barang dapat dipahami sebagai terkoneksinya perangkat yang satu dengan lainnya(machine to machine) atau antara barang dengan sistem perangkat digital secara otomatis melalui sensor data. Dengan demikian, kondisi barang, posisi dan waktu distribusi bisa diketahui secara langsung.
Artikel Terkait
Arsjad Rasjid Resmikan Kantor Baru Kadin NTT
Bobby Lianto Terpilih Sebagai Ketua Umum Kadin Provinsi NTT, Gantikan Paul Liyanto
Presiden Jokowi Jawab Tegas Protes Kadin Indonesia Soal Larangan Ekspor Batubara
Di HUT ke-7, APTRINDO Dapat Apresiasi Khusus Ketum Kadin dan Diajak Sinergi Jasa Marga
Saatnya Pemerintah Bangun Infrastruktur IoT untuk Distribusi Pangan, Belajar dari Masalah Minyak Goreng