• Senin, 15 Agustus 2022

Ratusan Triliun Rupiah Duit Bisnis Sawit Mengalir ke Luar Negeri

I. More Ghale
- Jumat, 5 Agustus 2022 | 12:35 WIB
Pemerintah harus membuat kebijakan yang berpihak pada petani swadaya yang menderita akibat turunnya harga tandan buah segar sawit. (Instagram @andiwaspi)
Pemerintah harus membuat kebijakan yang berpihak pada petani swadaya yang menderita akibat turunnya harga tandan buah segar sawit. (Instagram @andiwaspi)

 

MEDIUSNEWS - Dua korporasi berbasis bisnis kelapa sawit dalam laporan tahunan perusahaan (2021) melansir raihan pendapatan mencapai ratusan triliun rupiah. Salah satunya malah membukukan pendapatan mendekati Rp 1.000 triliun.

Patut dicatat bahwa kedua perusahaan tersebut mengandalkan pendapatan dari perkebunan dan pabrik pengolahan yang berada di Indonesia. Pemegang saham mayoritas/pengendali atau pemiliknya juga tercatat sebagai warga negara Indonesia. Sayangnya, kantor pusat kedua perusahaan tersebut berlokasi di Singapura.

Otoritas pajak tentu sudah bisa membayangkan potensi pajak yang hilang hanya karena alamat kantor perusahaan di luar negeri. Kedua perusahaan tersebut tentu saja memiliki anak perusahaan di Indonesia. Tapi selisih pendapatan antara perusahaan induk dan anak (subsidiary) berdasarkan laporan yang sama mencapai ratusan triliun rupiah, suatu jumlah yang signifikan.

Yang harus diketahui juga, dari sekitar 25 perusahaan sawit raksasa yang mengelola lahan perkebunan lebih dari 100.000 hektare, terdapat 11 perusahaan yang berkantor pusat di luar negeri. Padahal, perusahaan-perusahaan tersebut tidak hanya mendominasi di sektor agro, tapi juga masuk ke industri pengolahan (manufaktur) dari hulu, antara (intermediate) hingga hilir. Bahkan ada juga yang menggarap hingga ke sektor ritel.

Dampak ke Penerimaan Negara

Tak mengherankan bila Menko Maritim dan Investasi menginisiasi audit atas seluruh perusahaan sawit. Latar belakangnya tentu saja tidak hanya demi penegakan hukum maupun penyelesaian masalah insidentil, seperti kasus kelangkaan minyak goreng.

Sebagaimana diuraikan di atas, potensi penerimaan negara yang hilang bisa mencapai angka puluhan triliun rupiah.

Sebagaimana diuraikan Luhut, melalui audit regulator bisa memastikan luas lahan perusahaan sesungguhnya. Hal ini penting mengingat banyaknya laporan perambahan hutan tanpa izin, di antaranya dilakukan oleh perusahaan sawit. Selain itu, luas lahan perusahaan yang terdaftar di lembaga negara bisa berbeda dengan publikasi di sumber-sumber pasar keuangan.

Halaman:

Editor: I. More Ghale

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Delapan Motivasi yang Bikin Usaha Sukses

Jumat, 12 Agustus 2022 | 16:59 WIB

XL Axiata Targetkan Bangun 2.500 BTS 4G Baru

Jumat, 12 Agustus 2022 | 15:19 WIB

RUPSLB XL Axiata Sepakat Menambah Modal Lewat PUT III

Kamis, 11 Agustus 2022 | 14:38 WIB

Kenapa Negara-negara Mini ini Bisa Menjadi Kaya Raya

Selasa, 9 Agustus 2022 | 16:56 WIB
X