Kemendag Bangun Ekonomi Digital dengan Kebijakan Perdagangan yang Inklusif

MEDIUSNEWS - Ekonomi digital akan terus tumbuh dan berevolusi. Fasilitasi perdagangan digital yang didukung oleh digitalisasi pun turut berkontribusi terhadap perluasan akses pasar, pengurangan biaya perdagangan, hingga peningkatan peluang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk terintegrasi dengan pasar global.

Untuk itu, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono, mengatakan kebijakan perdagangan digital yang dibangun haruslah bersifat inklusif yang dapat mengakomodasi masyarakat luas.

"Kita harus membangun kebijakan perdagangan digital dengan mempertimbangkan kondisi dan kepentingan nasional. Kebijakan perdagangan digital yang kita bangun harus inklusif dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan taraf hidup manusia," kata Djatmiko dalam T20 Indonesia Summit 2022, Senin, 5 September, yang digelar secara hibrida.

Baca: Kemitraan Allianz Indonesia dan HSBC Indonesia Hasilkan Pertumbuhan yang Positif

Lanjut Djatmiko, kebijakan yang dikembangkan bersama-sama harus terkalibrasi agar selaras dengan agenda yang lebih besar. Selain itu, kebijakan perdagangan digital harus dijaga agar selalu beradaptasi sehingga mampu bertahan di segala situasi.

"Kami juga percaya bahwa pendekatan kita terhadap kebijakan perdagangan digital haruslah berpusat pada kepentingan masyarakat luas," kata Djatmiko dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, 6 September 2022.

Djatmiko menambahkan, Kelompok Kerja Perdagangan, Investasi, dan Industri G20 (Trade, Investment and Industry Working Group/TIIWG) memahami berbagai peluang yang muncul dengan adanya transformasi digital untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

TIIWG juga mendorong pentingnya kebijakan perdagangan digital yang suportif dan kolaboratif agar dapat mengelola potensi risiko dan tantangan yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi digital.

Djatmiko menyampaikan sejumlah langkah untuk menciptakan kebijakan perdagangan digital yang suportif dan kolaboratif. Antara lain dengan memperkuat upaya kolektif anggota G20 untuk menjembatani kesenjangan digital.

Baca: Targetkan Ribuan Buyers Asing, TEI ke-37 Akan Pamerkan Produk Unggulan Tujuh Sektor Utama

Kemudian memperkuat infrastruktur digital yang meningkatkan konektivitas melalui kemitraan lembaga publik dengan swasta, membangun kerangka kerja regulasi untuk meningkatkan kepercayaan bisnis dan kepercayaan konsumen, serta meningkatkan kerja sama di bidang keamanan digital, kecakapan digital, dan literasi digital.

"Kami juga percaya bahwa kerja sama internasional serta kolaborasi, baik di dalam G20 sendiri maupun dengan pihak-pihak di luar G20, akan membantu dunia mendapatkan manfaat dari perdagangan digital dan transformasi digital yang saat ini sedang terjadi," ungkap Djatmiko.

Upaya ini penting untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan menciptakan peluang bagi kelompok rentan untuk ikut terlibat dalam ekonomi digital.***