Ternyata Ada Tantangan Hilirisasi dari Dalam Negeri, Dari Pihak Mana Saja?

MEDIUSNEWS - Program hilirisasi sumber daya alam, khususnya mineral logam, bukanlah perkara mudah untuk diimplementasikan. Salah satu kebijakan yang banyak mendapat tantangan adalah moratorium ekspor bahan mentah sumber daya alam.

Tantangan dari luar negeri sudah terlihat dari perlawanan Uni Eropa terhadap moratorium ekspor nikel yang dilakukan Indonesia.

Ternyata tantangan tidak hanya berasal dari luar negeri. Ada juga tantangan dari dalam negeri yang tak ingin moratorium ekspor bahan mentah dijalankan.

"Saya tahu pasti ada yang kurang berkenan. Saya kan mantan pengusaha. Ekspor barang mentah itu kan pendapatannya cepat," ungkap Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/Kepala BKPM di Jakarta, Senin, 30 Januari 2023.

Baca Juga: Menteri PANRB: Seleksi CASN 2023 Akan Dibuka untuk Umum, Tak Hanya Jalur Kedinasan

Dia mengungkapkan, potensi penolakan pertama tentu berasal dari para pengusaha yang berbisnis sebagai eksportir bahan mentah hasil tambang.

Sebagai pengusaha, Bahlil memahami putaran uang dari hasil ekspor barang mentah jauh lebih cepat, meskipun dalam nilai yang lebih kecil.

Ini berbeda dengan kewajiban hilirisasi yang digaungkan pemerintah. Proses hilirisasi menuntut belanja modal (capital expenditure/capex) untuk investasi yang jauh lebih besar dan raihan profit dalam jangka panjang.

"Bangun hilirisasi itu butuh Capex," urai Bahlil menyebut potensi tantangan dari dunia usaha.

Tantangan lain datang dari kepentingan politik, sebagaimana diungkapkan Prof Didik J Rachbini yang mendampingin Menteri Investasi.

Baca Juga: BI Dorong Penyaluran Kredit ke Program Hilirisasi dan Sektor UMKM

Menurut Didik, kepentingan politik dapat menjadi hambatan program hilirisasi karena alasan yang masih terkait potensi profit. Kepentingan politik yang ingin mencari keuntungan cepat dari diri dan kelompok dapat menghambat proses panjang yang perlu dilalui dalam program hilirisasi.

"Kadang-kadang politik yang menghambat itu (hilirisasi). Dengan mengekspor bahan mentah dia menikmati keuntungan, udah selesai. Tapi untuk rakyat tidak ada," tandas Rektor Universitas Paramadina itu.

Memahami berbagai tantangan tersebut, Menteri Bahlil mengajak semua pihak untuk bisa menyatu dalam kepentingan kolektif sebagai bangsa.