BPDPKS Dikrumuni Oligarki Kekuasaan, Pengamat: Hasil Pungutan Ekspor Banyakan Ke Pengusaha Ketimbang Petani

MEDIUSNEWS - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dinilai oleh kalangan dikerumuni oligarki kekuasaan, bahkan terkesan tersandera dalam pengaruh dan kepentingan orang kuat dalam bisnis industri biodisel dan sawit, hal ini terlihat dari posisi struktur komite pengarah yang menempatkan perwakilan kelompok korporasi lebih banyak dibandingkan perwakilan para petani.

Dari data yang dikutip dari serikat petani kelapa sawit atau SPKS, para perwakilan korporasi yang ada di BPDPKS sebagai unsur profesional sengaja ditempatkan dinilai untuk mengontrol penggunaan dan pengalokasian sebesar Rp 137,283 triliun dana sawit yang dikelola BPDPKS sejak tahun 2015 sampai 2021. Sedangkan, perwakilan petani hanya menguasai 41 persen kelapa sawit Indonesia hampir tidak dilibatkan.

Baca Juga: 2 Koperasi Petani Raih ISPO Dari Lembaga Mutu Sertifikasi, Wilmar Group: Wujudkan Praktik Sawit Berkelanjutan

Ekonom Senior Universitas Indonesia Faisal Basri pun menyayangkan akan hal tersebut, dia menilai alokasi dana sawit yang tidak adil pada sektor kelapa sawit dan pemberian subsidi tidak lepas dari pengaruh oligarki kekuasaan.

"Sebanyak 75 persen hasil pungutan ekspor lari ke oligarki. Sementara para petani kecil hanya mendapatkan sekitar 25 persen insentif untuk peremajaan tanaman," kata dia dalam webinar yang diselenggarakan oleh Satya Bumi dan Sawit Watch pada Sabtu, 4 Februari 2023.

Padahal lanjut ekonom senior itu sekitar 40 minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dihasilkan oleh petani kecil atau perkebunan rakyat.

"Belum lagi, petani dibebani biaya lain seperti bea keluar,”ujarnya.

Baca Juga: Diduga Ada Upaya Perintangan Penyidikan Kasus Korupsi Lahan Sawit Duta Palma Group

Dikatakan Faisal Basri, meski pajak dibayar oleh pedagang CPO, pada realisasinya para pedagang menekan harga di tingkat petani agar laba pedagang tidak turun.

Dijelaskan dia, pemberian insentif besar-besaran dari BPDPKS ini berkaitan dengan program biodiesel atau solar dengan kandungan minyak nabati 30 persen.

"Adanya program tersebut membuat pedagang berbondong-bondong menjual CPO untuk produsen biodiesel, tercatat ada 22 perusahaan sawit besar yang menguasai sekitar 75 persen dana dari pajak ekspor yang dihimpun oleh BPDPKS," kata dia.

Dana yang terkumpul disalurkan kembali ke pelaku usaha sawit oleh BPDPKS, namun hanya ada sekitar 24 persen yang mengalir ke petani rakyat atau petani swadaya untuk peremajaan tanaman.

"75 persennya lari ke oligarki-oligarki ini. Jadi sudah zalim pemerintah ini," tuturnya.

Baca Juga: Terungkap Bisnis Apeng Bos Duta Palma Serobot Lahan Sawit Hingga Korupsi Rp 78 T Bersama Raja Thamsir Rahman