Indonesian Coal Mining Watch Minta Erick Thohir Tanggungjawab Benahi Pertamina Pasca Kebakaran Hebat Depo TBBM

MEDIUSNEWS - Indonesian Coal Mining Watch (ICMW) menilai perintah Presiden Joko Widodo kepada Erick Thohir sebagai bentuk pertanggungjawabannya sebagai Menteri BUMN, antara relokasi warga atau memindahkan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Depo Pertamina, Plumpang, Koja, Jakarta Utara, pasca kebakaran hebat pada Jumat 3 Maret 2022, sekira Pukul 20:10 WIB.

"Pesan yang disampaikan Pak Presiden sangat jelas dan tegas untuk Menteri BUMN serius mempertanggungjawabkan kejadian yang telah menelan banyak korban," ujar Direktur Eksekutif ICMW Stella M Masengi dalam keterangannya, Jakarta Selasa 7 Maret 2023.

Kendati demikian dia apa yang menjadi permintaan Presiden Jokowi untuk mengaudit seluruhnya. Indonesia Coal Mining Watch menilai sesuatu yang harus segera dikerjakan secepatnya, agar memulihkan publik trust atas kinerja BUMN dalam mengelola usaha milik negara tersebut.

Baca Juga: Musibah Terulang, Geber BUMN Desak Menteri BUMN dan Dirut Pertamina Tanggung Jawab: Jangan Sibuk Pencitraan!

"Sudah berapa kali terjadi peristiwa serupa, dan saat ini ketika terjadi di Depo Pertamina Plumpang menjadikan kita bertanya-tanya, Apa yang menjadi penyebab seringnya terjadi kebakaran di depo Pertamina? mengapa begitu dekat jarak antara Depo dengan pemukiman? Mengapa bisa diberikan IMB untuk pemukiman warga disana? Apakah tanah pemukiman milik negara atau perorangan?. Ini perlu di audit seperti apa yang diminta Pak Jokowi," ujar Stella.

Stella yang bergelar SH, MH dan memiliki Certified Procurement Lawyer (CPL) ini meminta keberanian Erick Thohir pasca kejadian kebakaran hebat di depo bahan bakar apakah seyogyanya berani merelokasi warga setempat atau Depo Pertamina tersebut serta melakukan audit internal terhadap kinerja bawahannya khususnya jajaran direksi.

Baca Juga: Pasca Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jokowi Beri 2 Perintah Pilihan untuk Menteri BUMN dan Pj Gubernur DKI

"Disini kita meminta dan akan melihat kinerja bapak Erick Tohir ketika dituntut keberaniannya, dan ini juga akan menjadi momentum pembuktian kredibilitasnya selaku Pimpinan BUMN," ujar dia.

Alumnus fakultas hukum Universitas Kristen Indonesia itu menjelaskan, kenapa menjadi momentum pembuktian kredibiltasnya, karena khususnya Pertamina adalah perusahaan BUMN dibawah kepemimpinanya.

"Apalagi mengingat saat ini memasuki tahun politik dimana tidak lama lagi kita akan melangsungkan Pemilu, dan beliau kerap masuk dalam issue sebagai salah satu bakal calon yang akan dimajukan oleh elit politik. Kalau tidak bisa membenahi BUMN, beliau bisa gagal untuk dimajukan para elit tersebut," kata Stella.

Dia menjelaskan kehadiran IMW sebagai komunitas dibidang tambang dan migas menuntut agar Pertamina siap audit, baik hal keuangan yang menyangkut dugaan pemberian dana konvensi ke warga.

"Karena ada dugaan warga yang bermukim/menghuni yang rumahnya sempat di bongkar lalu kemudian ada lagi penghuni masuk," ungkapnya.

Baca Juga: Presiden: Lokasi Pemukiman Dekat Depo Pertamina Plumpang Masuk Zona Berbahaya dan Tak Layak Huni

Dari data informasi yang didapat dari koran Kompas disebutkan pada tahun 2004 pernah dilakukan penggusuran, untuk evaluasi zonasi ratusan rumah, dilakukan secara bertahap mulai dari pemukiman dekat lingkar dalam sabuk pengaman kawasan Depo Pertamina.