• Selasa, 17 Mei 2022

Kepolisian Siap Perangi Operator Pinjol Ilegal

- Jumat, 15 Oktober 2021 | 06:35 WIB
Salah satu unit komputer di kantor operator pinjaman online (pinjol) yang di gerebek Polda Metro Jaya, Kamis (14/10/2021). (I More)
Salah satu unit komputer di kantor operator pinjaman online (pinjol) yang di gerebek Polda Metro Jaya, Kamis (14/10/2021). (I More)

MEDIUSNEWS - Langkah tegas diambil kepolisian terhadap operator-operator pinjaman online (pinjol) ilegal yang meresahkan masyarakat. Operator atau sindikat pinjol ilegal memanfaatkan kesulitan yang tengah dihadapi masyarakat selama pandemi untuk memanfaatkan jasa pinjaman.

Polda Metro Jaya telah memulai langkah operasi dengan melakukan penggebekan terhadap kantor pinjol tak berizin di dua lokasi berbeda. 

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menyatakan Kapolda Metro Jaya Irjen M Fadil Imran telah memerintahkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) untuk menjalankan operasi khusus terhadap praktek pijol ilegal.

"Diperintahkan Pak Kapolda untuk membentuk tim yang dipimpin Krimsus. Jadi kami akan menerima laporan dari masyarakat tentang pinjaman Fintech P2P (peer to peer) lending ini atau pinjol," kata Yusri di Jakarta, Kamis (14/10/2021).

Baca Juga: Resmikan Sejumlah Kawasan Wisata, Presiden: Labuan Bajo Siap Menyambut Wisatawan

Kabid Humas mengungkapkan sudah ada perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan perang terhadap pinjol. Langkah memerangi kegiatan ilegal ini mencakup tiga aspek, yaitu preemptif, preventif, dan represif.

Langkah preemptif yang diminta Kapolri berupa sosialisasi aktif ke masyarakat untuk tidak termakan tawaran yang diberikan operator pinjol ilegal. Pola kerja pinjol dengan bunga tinggi yang menjerat serta peretas data pribadi debitur akan dijelaskan kepada masyarakat.

Sementara langkah preventif akan dilakukan melalui kegiatan patroli siber guna memantau kegiatan virtual yang dilakukan operator pinjol. Untuk itu, Polda akan bekerjasama dengan lembaga terkait untuk memastikan legalitas kegiatan operasional dari perusahaan fintech maupun aplikasi yang digunakan.

Teknik-teknik penagihan yang digunakan juga seringkali mengandung unsur pidana, antara lain berupa ancaman, pencurian data pribadi, penyebaran konten porno, dan lain-lain.

Halaman:

Editor: I. More Ghale

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Autokritik Puan untuk Kinerja Legislasi DPR

Sabtu, 30 April 2022 | 10:50 WIB
X