• Senin, 15 Agustus 2022

Usai Dipanggil Ikuti Rapat di Istana, Ini Pernyataan dari Bos OJK terkait Pinjol

- Jumat, 15 Oktober 2021 | 21:12 WIB
Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Oktober 2021. Foto: Kris/BPMI Setpres (I More)
Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Oktober 2021. Foto: Kris/BPMI Setpres (I More)

MEDIUSNEWS - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso dipanggil ke Istana Presiden untuk menghadiri rapat terbatas (ratas), Jumat (15/10/2021).  Rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo tersebut secara khusus membahas aktivitas pinjaman online (pinjol) yang meresahkan masyarakat saat ini.

Selain OJK, ratas juga dihadiri para pemangku kepentingan di sektor keuangan terkait, yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkominfo Johnny G Plate, Menteri Koperasi & UKM Teten Masduki, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Seusai ratas, Wimboh Santoso menjelaskan saat ini terdapat 107 perusahaan teknologi finansial (Fintech) yang telah mengantongi izin dan terdaftar di OJK. Perusahaan-perusahaan tersebut wajib menjadi anggota Asosiasi Fintech.

"Ada 107 pinjaman online yang terdaftar di OJK. Dan kita di OJK, seluruh pelaku pinjaman online ini harus masuk dalam asosiasi yang kita sebut Asosiasi Fintech," kata Wimboh.

Baca Juga: Mantan Presiden AS, Bill Clinton Jalani Perawatan ICU

Melalui asosiasi, para operator akan mendapat arahan dan sosialisasi agar mampu menjalankan bisnis sesuai regulasi dan etika bisnis. Dengan demikian, penyelenggaraan fintech peer to peer (P2P) lending tidak akan menimbulkan ekses-ekses negatif dalam praktek bisnis masing-masing.

Asosiasi Fintech memiliki aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota, termasuk dalam hal mengakses data pribadi pengguna layanan. Pelanggaran terhadap aturan akan mengakibatkan perusahaan mendapatkan sanksi dari asosiasi sekaligus dicoret dari daftar di OJK.

Wimboh menjelaskan, pinjaman online sebenarnya memiliki manfaat besar bagi perekonomian masyarakat, terutama dalam mengakses permodalan. Menurut Wimboh, perusahaan-perusahaan fintech resmi telah menjalankan bisnis secara baik. Meski demikian, dia mengakui terdapat lebih banyak operator pinjol tidak resmi atau ilegal yang beroperasi memberikan layanan pinjaman langsung ke masyarakat (P2P Lending).

"Kita tahu di lapangan banyak sekali produk-produk pinjaman online yang ditawarkan dari perusahaan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK," ungkap Wimboh.

Halaman:

Editor: I. More Ghale

Tags

Artikel Terkait

Terkini

10 Perlombaan 17 Agustus yang Legendaris

Minggu, 14 Agustus 2022 | 11:29 WIB

Ini 13 Proyek Strategis Nasional Baru

Rabu, 10 Agustus 2022 | 22:08 WIB

Irjen Ferdy Sambo Terancam Hukuman Pidana Mati

Selasa, 9 Agustus 2022 | 22:58 WIB
X