• Rabu, 7 Desember 2022

Kilas 2021: KPK Kembalikan Aset Negara Bernilai Total 374 Miliar Rupiah Sepanjang 2021

- Rabu, 29 Desember 2021 | 23:55 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers akhir tahun 2021. Foto: Bidik layar YouTube/KPK
Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers akhir tahun 2021. Foto: Bidik layar YouTube/KPK

MEDIUSNEWS - Ketua KPK Firli Bahuri memaparkan kinerja lembaga antirasuah ini sepanjang 2021. Salah satu yang disorot adalah pengembalian aset (asset recovery) pemerintah melalui penanganan perkara. Aset pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang dikembalikan bernilai total Rp 374,4 miliar.

"Asset recovery tersebut disetorkan ke kas negara senilai Rp192 miliar, ke kas daerah sebesar Rp4,3 milliar, dan pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) mencapai Rp177,9 miliar," ungkap Firli Bahuri dalam konferensi pers virtual yang disiarkan melalui YouTube KPK, Rabu, 29 Desember 2021.

Optimalisasi pengembalian aset negara melalui berbagai langkah tindak pidana korupsi selaras dengan strategi penindakan KPK yang bertujuan selain untuk memberi efek jera kepada para pelaku. Langkah tersebut diambil mulai dari pelacakan aset, penyitaan aset, pengambilan paksa atau perampasan, maupun melalui penuntutan ganti rugi.

Baca Juga: Nginceng Wong Meteng, Ganjar Pranowo Sukses Tekan Laju Stunting

Selama 2021, KPK juga mencatat telah menerbitkan 105 surat perintah penyidikan (sprindik) dengan jumlah 123 tersangka, 108 kegiatan penuntutan, 90 perkara berkekuatan hukum tetap (inkracht), dan 94 eksekusi putusan pengadilan.

 “Penindakan KPK tidak hanya berfokus untuk memberi efek jera para pelaku korupsi, namun juga mengedepankan asset recovery sebagai sumbangsih dan kontribusi KPK kepada negara melalui Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)," kata Ketua KPK Firli Bahuri, yang didampingi Wakil Ketua Nurul Ghufron dan Alexander Marwata.

Menurut Firli, dalam melakukan optimalisasi asset recovery, KPK menempuh berbagai upaya dan kerja sama dengan instansi, K/L, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta para pemangku kepentingan lainnya, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Upaya pengembalian aset melibatkan aparat negara terkait, terutama yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum, yaitu kepolisian dan kejaksaan.

Baca Juga: 77 Persen Anggaran Belanja Negara 2021 Dikelola di Jakarta, Kenapa?

Halaman:

Editor: I. More Ghale

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kombes Susanto ke Ferdy Sambo: Jenderal Kok Bohong

Selasa, 6 Desember 2022 | 16:30 WIB
X