• Selasa, 17 Mei 2022

Heru Hidayat Divonis Nihil dalam Kasus Korupsi ASABRI, Kejagung Siapkan Banding

- Rabu, 19 Januari 2022 | 19:47 WIB
Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dwlwm keterangan persnya (Foto: Puspenkum Kejagung)
Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dwlwm keterangan persnya (Foto: Puspenkum Kejagung)

MEDIUSNEWS - Kejaksaan Agung siap melakukan langkah hukum berupa pengajuan banding terkait putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang menjatuhkan vonis nihil kepada tersangka kasus korupsi Asabri, Heru Hidayat.

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim terhadap Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera tersebut dinilai Kejagung mengabaikan rasa keadilan masyarakat.  

"Terhadap Putusan Majelis Hakim, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sudah memerintahkan Penuntut Umum untuk segera melakukan upaya perlawanan banding," terang Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam siaran persnya, Rabu, 19 Januari 2022.

Rasa keadilan yang dimaksud oleh Leonard adalah bahwa perbuatan terdakwa Heru Hidayat telah menyebabkan kerugian negara dalam nilai yang fantastis, yakni Rp 39,5 triliun. Nilai tersebut merupakan total kerugian negara dari dua kasus yang melibatkan Heru, yakni kasus Jiwasraya dan kasus Asabri.

Baca Juga: JPU Tuntut Heru Hidayat Hukuman Mati, Bekas Dirut Asabri di Tuntut 10 Tahun Penjara, Ini Pasalnya

Dalam kasus Jiwasraya, total kerugian negara sebesar 16,7 triliun. Sementara itu, kasus korupsi Asabri menyebabkan kerugian sebesar Rp 22,78 triliun.

"(Dana tersebut) seharusnya bisa dimanfaatkan bagi kepentingan bangsa dan negara," rinci Leonard.

Dalam kasus Jiwasraya, Heru divonis pidana penjara seumur hidup. Sementara itu, dalam kasus dengan kerugian negara yang lebih besar, kasus Asabri, terdakwa tidak divonis penjara (vonis nihil).

Alasan berikutnya yang lebih mendasar, menurut Kejagung, adalah apabila Heru Hidayat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terkait vonis kasus Jiwasraya dan bisa mendapatkan potongan hukuman, maka terdakwa akan menjalani hukuman yang tergolong cukup ringan. Inilah yang dinilai melukai rasa keadilan masyarakat.

Halaman:

Editor: I. More Ghale

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Autokritik Puan untuk Kinerja Legislasi DPR

Sabtu, 30 April 2022 | 10:50 WIB
X