• Selasa, 17 Mei 2022

Dianggap Abaikan Prudential Banking Pendanaan Tambang, BNI Berpotensi Melanggar Hukum!

- Selasa, 10 Mei 2022 | 23:37 WIB
Gedung baru Bank BNI yang baru dioperasionalkan di Kawasan Pejompongan Jakarta diduga melanggar asas prudential banking UU Perbankan karena mendanai perusahaan batubara yang merusak lingkungan (AG Sofyan)
Gedung baru Bank BNI yang baru dioperasionalkan di Kawasan Pejompongan Jakarta diduga melanggar asas prudential banking UU Perbankan karena mendanai perusahaan batubara yang merusak lingkungan (AG Sofyan)

MEDIUSNEWS.COM - Pakar Hukum Bisnis dari Universitas Airlangga Prof Budi Kagramanto mengatakan perbankan sepatutnya selektif dalam memberikan pendanaan atau pinjaman, apalagi kepada perusahaan industri tambang dengan segala potensi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Hal itu menyusul temuan dari studi lembaga Urgewald dan Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), dimana BNI tercatat masih memberi pinjaman ke perusahaan batu bara yang terdaftar pada Global Coal Exit List (GCEL) 2020.

Disinyalir BNI mendanai proyek tidak ramah lingkungan hingga US$1,83 miliar, atau setara Rp27 triliun selama periode Oktober 2018 hingga Oktober 2020.

Baca Juga: BNI Apresiasi Nasabah Yang Menyaksikan MotoGP Seri Kedua Mandalika

Hal itu, nampaknya membuat industri perbankan Indonesia dinilai belum berkomitmen mengimplementasikan Peraturan OJK (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan. Pasalnya masih banyak lembaga keuangan yang menyalurkan kredit ke energi kotor batubara.

Nah, menurut Prof Budi Kagramanto selektif yang dimaksud, adalah memperhatikan prinsip kehati-hatian atau prudential banking dalam UU Perbankan, yang kemudian memuat aspek 5C, yakni Character (Watak), Capacity (Kapasitas), Capital (Modal), Collateral (Agunan), dan Condition of Economy (Kondisi Perekonomian).

"Sekalipun, prinsip kehati-hatian dipenuhi, namun bank juga harus melihat dampak panjangnya bagaimana. Makanya harus selektif, agar tidak bertabrakan dengan kebijakan pemerintah terkait lingkungan hidup," ujar Prof Budi Kagramanto di Jakarta, Rabu 11 Mei 2022.

Baca Juga: Bos Freeport: Freeport itu Tambang Tembaga

Lebih lanjut, munculnya dugaan pemberian pinjaman dana tanpa agunan atau agunan yang tidak sepadan dengan pinjaman dari bank BUMN seperti BNI kepada perusahaan tambang batubara, Prof Budi melihatnya sebagai sebuah masalah besar.

Halaman:

Editor: Bivi Edward P

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Autokritik Puan untuk Kinerja Legislasi DPR

Sabtu, 30 April 2022 | 10:50 WIB
X