• Senin, 15 Agustus 2022

Pemerintah Pusat Terus Kawal Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dan Daerah

- Rabu, 15 Juni 2022 | 17:06 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan arahannya dalam acara Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 14 Juni 2022. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr.
Presiden Joko Widodo menyampaikan arahannya dalam acara Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 14 Juni 2022. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr.


MEDIUSNEWS - Presiden Joko Widodo menginstruksikan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk terus mengawal realisasi komitmen pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk belanja produk dalam negeri. Rabu, 15 Juni 2022.

Presiden Joko Widodo, mengatakan bahwa ini yang harus dikawal, ini yang harus diawasi dan saya minta ini betul-betul berhasil. Sehingga bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi, growth kita menjadi tambah, lapangan kerja menjadi makin banyak karena kita beli produk-produk produksi dalam negeri.

“Belanja pemerintah pusat maupun daerah harus memiliki tiga hal penting, yaitu menciptakan nilai tambah, membangkitkan pertumbuhan ekonomi, dan efisien,” ujarnya.

Presiden pun menyayangkan apabila APBN dan APBD digunakan untuk membeli produk impor.

Baca Juga: Ini Tradisi Warga Desa Lusuo Pancing Ikan di Mata Air

Menurut Kepala Negara, Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak baik PPn, PPh, PPh badan, PPh perorangan, PPh karyawan, dari bea ekspor, dari PNPB dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor.

“Masih ada pihak-pihak, baik dari pemerintah pusat atau daerah, yang masih memilih produk impor dibandingkan produk dalam negeri,” sebut Jokowi.

Presiden pun meminta, “APIP dan BPKP untuk mengawal serius permasalahan tersebut,” pinta Presiden Jokowi, dikutip dari setneg.go.id. Jakarta, Selasa, 14 Juni 2022. Dalam acara peresmian Presiden Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 di Istana Negara.

Jokowi menegaskan, APIP, BPKP mengawal serius program ini dan harus berhasil, belanja produk dalam negeri harus berhasil. Saya tahu banyak kementerian, banyak lembaga, banyak daerah tidak mau beli produk dalam negeri alasannya macam-macam, speknya enggak pas lah, kualitasnya enggak baik lah, alasan banyak sekali. Itu yang Bapak, Ibu kawal.

Baca Juga: SDN Sukadamai 3 Juara Umum Ajang Lomba FLS2N Tingkat Tanah Sareal, Bivi Edward Apresiasi Kemenangan

Lanjut Presiden, “Dengan tercapainya target realisasi dari komitmen belanja produk dalam negeri dapat berpengaruh dalam menarik investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan baru,” ucapnya.

Sementara itu, kalau ada pabrik kecil yang biasanya yang melayani kapasitas 1.000 karena ada pesanan dari pemda, pesanan dari pemerintah pusat 10.000 ya mau enggak mau mereka akan ekspansi, memperluas pabriknya, memperluas industrinya, artinya pasti juga tambah tenaga kerja, pasti dia akan investasi, enggak usah cari investor-investor dari luar kalau ini berkembang.

Presiden juga mengaku senang atas meningkatnya jumlah pemerintah daerah yang memiliki e-Katalog untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa. Presiden pun menginstruksikan BPKP agar terus mengawal secara konsisten kepatuhan kementerian/lembaga, pemda, BUMN, BUMD agar memenuhi target belanja produk dalam negeri.

“ia juga meminta kepada BPKP menyinergikan upaya ini, kawal semua APIP di daerah dan unit-unit yang lain untuk menjalankan program belanja dalam negeri ini dengan penuh kedisiplinan, dengan niat kita bersama untuk kebangkitan ekonomi dalam negeri,” tandas Presiden.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas.***

Editor: Bivi Edward P

Sumber: Humas Kemensetneg

Tags

Artikel Terkait

Terkini

10 Perlombaan 17 Agustus yang Legendaris

Minggu, 14 Agustus 2022 | 11:29 WIB

Ini 13 Proyek Strategis Nasional Baru

Rabu, 10 Agustus 2022 | 22:08 WIB

Irjen Ferdy Sambo Terancam Hukuman Pidana Mati

Selasa, 9 Agustus 2022 | 22:58 WIB
X