• Senin, 15 Agustus 2022

Kejagung Bidik PT Bukaka dan PLN Di Kasus Proyek Pengadaan Tower Transmisi Rp 2,2 T

- Selasa, 26 Juli 2022 | 08:06 WIB
Jaksa Agung Burhanuddin didampingi Jampidsus Febrie Ardiansyah dan Kapuspenkum Ketut Sumedana saat gelar konpers secara virtual terkait dugaan korupsi PT PLN. (Foto: screnshot Kejagung/mediusnews.com)
Jaksa Agung Burhanuddin didampingi Jampidsus Febrie Ardiansyah dan Kapuspenkum Ketut Sumedana saat gelar konpers secara virtual terkait dugaan korupsi PT PLN. (Foto: screnshot Kejagung/mediusnews.com)

MEDIUSNEWS - PT Bukaka menjadi bidikan Kejaksaan Agung (Kejagung) setelah jaksa penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah resmi menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan, atas perkara dugaan korupsi pengadaan Tower Transmisi Tahun 2016 pada PT PLN dengan nilai proyek Rp 2,2 triliun.

Jaksa Agung Burhanuddin dalam konprensi pers secara virtual, dari kantornya, di Kejagung, Jakarta, Senin 25 Juli 2022 mengatakan bahwa PT PLN pada tahun 2016 memiliki kegiatan pengadaan tower sebanyak 9.085 set tower dengan anggaran pekerjaan Rp. 2.251.592.767.354.

Baca Juga: Erick Thohir: Pembentukan Holding dan Subholding di PLN Bukan Liberalisasi Sektor Ketenagalistrikan

"Dalam pelaksanaan PT PLN dan Asosiasi Pembangunan Tower Indonesia (Aspatindo) serta 14 penyedia pengadaan tower pada tahun 2016 telah melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dalam proses pengadaan tower transmisi PT PLN, yang diduga menimbulkan kerugian keuangan negara," tutur Burhanuddin didampingi Jampidsus Febrie Ardiansyah.

Kasus ini sebelumnya diselidiki tim jaksa lalu masuk tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jampidsus Nomor: Print-39/F.2/Fd.2/07/2022 tanggal 14 Juli 2022.

"Karena ditemukan peristiwa pidana terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tower tahun 2016 pada PT PLN, dari fakta-fakta, perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan," tuturnya.

Baca Juga: Pro Energi Hijau Kades Ini Tawarkan PLN Bangun Kincir Angin Listrik di Desa Shangrawayang Sukabumi

Diantaranya kata Burhanuddin ditemukan dokumen perencanaan pengadaan yang tidak dibuat. Kemudian menggunakan daftar penyedia terseleksi (DPT) tahun 2015 dan penyempurnaannya dalam pengadaan tower, padahal seharusnya menggunakan produk DPT yang dibuat pada tahun 2016 namun pada kenyataannya DPT 2016 tidak pernah dibuat.

"PT PLN dalam proses pengadaan selalu mengakomodir permintaan dari Aspatindo sehingga mempengaruhi hasil pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan yang dimonopoli oleh PT Bukaka, karena Direktur Operasional PT Bukaka merangkap sebagai Ketua Aspatindo," tuturnya ketika membacakan keterangan tersebut

Halaman:

Editor: Bivi Edward P

Tags

Artikel Terkait

Terkini

10 Perlombaan 17 Agustus yang Legendaris

Minggu, 14 Agustus 2022 | 11:29 WIB

Ini 13 Proyek Strategis Nasional Baru

Rabu, 10 Agustus 2022 | 22:08 WIB

Irjen Ferdy Sambo Terancam Hukuman Pidana Mati

Selasa, 9 Agustus 2022 | 22:58 WIB
X