• Senin, 15 Agustus 2022

Hakim Tolak Praperadilan Maming, Denny Indrayana Sebut KPK Sabotase Lewat DPO

- Rabu, 27 Juli 2022 | 16:28 WIB
Penyidik KPK kawal sidang putusan praperadilan Mardani Maming di PN Jaksel. (Foto: bivi Edward/mediusnews.com)
Penyidik KPK kawal sidang putusan praperadilan Mardani Maming di PN Jaksel. (Foto: bivi Edward/mediusnews.com)

MEDIUSNEWS - Hakim tunggal Hendra Utama Sotardodo menolak praperadilan yang diajukan bekas Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming, terkait status tersangka yang menjeratnya dalam perkara dugaan suap perizinan pertambangan di kabupaten Tanah Bumbu.

"Menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima, dan membebankan biaya perkara nihil," kata hakim tunggal Hendra Utama dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu 20 Juli 2022.

Penolakan itu dalam amar putusannya bahwa KPK sudah sesuai prosedur dalam perkara yang menjerat Mardani Maming dan penetapan Daftar Pencarian Orang, selain itu status buronannya masih berlaku.

Baca Juga: Ahli Sebut Pemberian IUP Maming Tak Masuk Pidana, Denny: DPO Tak Gugurkan Praperadilan

Hakim menimbang bahwa perkara Bendahara Umum PBNU itu sudah masuk dalam pokok perkara, dan proses dilancarkan ke pengadilan tindak pidana korupsi, lantaran hakim menilai status Mardani Maming sudah masuk DPO dan penetapan tersangka oleh KPK sudah sesuai prosedur.

Sementara itu kuasa hukum tersangka Mardani Maming, Denny Indrayana menyayangkan putusan hakim yang hanya melihat terkait status DPO yang menjadikan dasar untuk tidak menerima permohonan ini.

Baca Juga: Klaim Perkara Maming Bukan Perkara Korupsi, Denny Indrayana Tuding KPK Inkonsisten Penggunaan Pasal

"Ini kan bisa menjadikan satu kasus karena kalau kita baca SEMA nomor 1 tahun 2018 isinya larangan pengajuan bagi tersangka yang melarikan diri. Pengajuan dilakukan terhadap DPO, kami ditengah jalan tiba-tiba di DPO kan," ujar Denny Indrayana usai persidangan putusan.

"Padahal sehari tinggal mendengar putusan koq tiba-tiba di DPO kan, kemudian dijadikan pintu masuk. Tidak menerima pengajuan dilakukan sebelum lebaran (Idul Adha) (permohonan pendaftaran 27 Juni 2022)," sambung dia.

Halaman:

Editor: Kristian Ginting

Tags

Artikel Terkait

Terkini

10 Perlombaan 17 Agustus yang Legendaris

Minggu, 14 Agustus 2022 | 11:29 WIB

Ini 13 Proyek Strategis Nasional Baru

Rabu, 10 Agustus 2022 | 22:08 WIB

Irjen Ferdy Sambo Terancam Hukuman Pidana Mati

Selasa, 9 Agustus 2022 | 22:58 WIB
X