• Rabu, 7 Desember 2022

Gayus Lumbuun Sebut Presiden Jokowi Ikut Bertanggung Jawab Kasus Suap Hakim Agung Sudrajat Dimyati

- Minggu, 25 September 2022 | 19:02 WIB
Gayus Lumbuun Sebut Presiden Jokowi Ikut Bertanggung Jawab Kasus Suap Hakim Agung Sudrajat Dimyati  (Foto: Tangkaplayar YouTube KPK/mediusnews.com)
Gayus Lumbuun Sebut Presiden Jokowi Ikut Bertanggung Jawab Kasus Suap Hakim Agung Sudrajat Dimyati (Foto: Tangkaplayar YouTube KPK/mediusnews.com)

MEDIUSNEWS - Kasus yang menjerat Hakim Agung nonaktif Sudrajat Dimyati yang sudah bersetatus tersangka dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepatunya yang bertanggung jawab adalah Presiden Joko Widodo.

"Presiden ikut bertanggungjawab sebagai pejabat negara yang menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan dan Pembehentian Hakim Agung," kata mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun dalam keterangannya, Jakarta, Minggu 25 September 2022.

Gayus yang pernah duduk di kursi pengadilan tertinggi itu berharap semoga operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Sudrajat Dimyati sebagai hakim agung yang pertama kali ini menjadi OTT terakhir.

Baca Juga: Terkait kasus suap Hakim Agung, Mahfud MD Ingatkan Modus Perampokan di Koperasi

"Ini menjadi blessing in disguise, walaupun kita merasakan prihatin, sedih dan kecewa tetapi hal ini merupakan jawaban yg selama ini hanya diramaikan tetapi sulit dibuktikan, ini momentum untuk segera dilakukan pembenahan konkret," ujar dia.

Menurutnya, Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara harus segera bertindak terhadap peristiwa penangkapan terhadap Hakim Agung, karena ini bisa menjadikan issue tidak saja menggemparkan masyarakat di dalam negeri tetapi juga secara internasional.

"MA sebagai benteng pencari keadilan terakhir nyaris runtuh, Presiden perlu turun tangan karena Hakim Agung diangkat melalui Surat Keputusan Presiden," ungkap dia.

Baca Juga: KPK Sesalkan Oknum Anak Buah Ketua MA Syarifuddin Kena OTT, Nurul Ghufron: Jangan Kucing-kucinggan

Gayus Lumbuun yang pernah menjadi Hakim Agung periode 2011 - 2018 pernah menyampaikan agar dilakukan pembenahan bagi pimpinan pengadilan ditingkat pertama pengadilan negeri, dan tingkat banding pengadilan tinggi, hingga Mahkamah Agung.

Halaman:

Editor: Bivi Edward P

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kombes Susanto ke Ferdy Sambo: Jenderal Kok Bohong

Selasa, 6 Desember 2022 | 16:30 WIB
X