MEDIUSNEWS - Saat berbagai daerah di Tanah Air tengah mengalami kelangkaan minyak goreng subsidi, Minyakita, Kementerian Perdagangan menemukan sebanyak 515 ton Minyakita yang sudah rapi dalam kemasan di sebuah gudang di Marunda, Jakarta Utara.
Gudang tersebut milik PT Bina Karya Prima (BKP). Disebutkan Kemendag, PT BKP merupakan produsen terbesar Minyakita.
"Hari ini kita temukan di sini banyak sekali ada 500 ton. Artinya setengah juta lebih liter di sini ditemukan belum dikirim oleh perusahaan," ungkap Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Selasa, 7 Februari 2023.
Baca Juga: Eks Ketua DPRD Jabar Divonis Bebas! Kasus Dugaan Penggelapan Bisnis SPBU
Keterangan yang diterima dari PT BKP menyebutkan perusahaan belum mengantongi domestic market obligation (DMO) atau kewajiban pasokan untuk pasar dalam negeri. Untuk itulah, produk minyak goreng subsidi tersebut masih tersimpan di gudang perusahaan.
Padahal, minyak goreng tersebut telah diproduksi sejak Desember 2022. Namun, lantaran kendala prosedural tersebut, pihak perusahaan belum mendistribusikan Minyakita ke pasar.
"Dasarnya, kata mereka belum dapat DMO. Ini sudah lama sekali di produksi dari bulan Desember,” sambung Zulkifli Hasan.
Mendag kemudian meminta Satgas Pangan untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Menurut dia, masalah yang dihadapi perusahaan perlu diprioritas akan minyak goreng bisa segera didistribusikan ke masyarakat.
Baca Juga: LeBron James Ukir Rekor Sebagai Pencetak Poin Terbanyak dalam Sejarah NBA
Kemudian akan diselidiki apakah ada unsur pelanggaran dari pihak perusahaan mengenai alasan penimbunan. Untuk itu, Kemendag telah mengambil langkah melakukan penyegelan sementara atas gudang PT Bina Karya Prima.
"Iya disegel. Saya minta barangnya habiskan dulu. Agar dikirim dulu ke pasar untuk memenuhi pasar. Soal benar atau salah, nanti. Kan kita baru bertemu hari ini," ujar Mendag.
Dia menyatakan prioritas distribusi saat ini adalah di Pulau Jawa, terutama untuk pasar-pasar tradisional. Untuk wilayah lain dan ritel-ritel modern akan didistribusikan setelah target prioritas tersebut dibereskan.
BACA ULASAN LENGKAP TENTANG KELANGKAAN MINYAK GORENG SUBSIDI DI SINI
Artikel Terkait
Jaksa Ajukan Banding Atas Putusan Perkara Korupsi Minyak Goreng, Opini MAKI dan Pengamat Tak Berefek
Jelang Puasa dan Lebaran 2023, Pelaku Usaha Sepakat Tambah Suplai Minyak Goreng Jadi 450.000 Ton
Kasus Korupsi Ekspor Minyak Goreng, Jaksa Ajukan Banding atas Putusan Ringan terhadap Para Tedakwa
Menteri Perdagangan Ancam Pedagang Yang Jual Minyak Goreng Subsidi di atas Rp 14.000
Harga Minyak Goreng dan Beras Naik, Jokowi Ajak Pemerintah Daerah Bersama-sama Tekan Inflasi